jump to navigation

Rumah Sakit Berakreditasi Internasional di Indonesia Oktober 17, 2014

Posted by The Green Blog in Health.
Tags: , ,
trackback

Awal Bros Batam

Dalam bidang medis, siapa bilang Indonesia tak bisa bersaing di kancah internasional? Salah satu contohnya saja kini total ada 19 RS di Indonesia yang mendapat sertifikat akreditasi internasional dari Joint Commission International (JCI).

Sebelumnya, sudah ada 14 RS di Indonesia yang mendapat akreditasi internasional. Nah, hari ini Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi hari ini, Kamis (16/10/2014) menyerahkan sertifikat akreditasi internasional kepada 5 RS lain di Indonesia. Kelima RS tersebut adalah sebagai berikut:

  1. RSUP dr Sardjito Yogyakarta,
  2. RSU Awal Bros di Bekasi,
  3. RSU Awal Bros di Tangerang,
  4. RSU Awal Bros di Pekanbaru, dan
  5. RSU Awal Bros di Batam.

“Kita patut berbangga karena makin bertambah RS berakreditasi internasional di negara kita. Khususnya bagi RSUP Dr Sardjito sebagai RS pendidikan pertama yang mendapat sertifikasi dari JCI,” kata Nafsiah di gedung Kemenkes, seperti ditulis Jumat (17/10/2014).

Menurutnya, dengan masyarakat tahu bahwa Indonesia pun memiliki 18 RS berakreditasi internasional, mereka bisa mempertimbangkan lagi berobat di Indonesia.

“Nggak usah ke luar negeri. Kita punya kok yang berakreditasi internasional. Kalau mau pikir-pikir kenapa nggak berobat di sini saja,” katanya.

Sementara, 14 RS di Indonesia yang sudah memperoleh akreditasi internasional terlebih dulu yaitu:

  1. RSCM;
  2. Eka Hospital BSD;
  3. RS premiere Bintaro;
  4. RS Premiere Jarinegara;
  5. RSUP Sanglah;
  6. RS Premiere Bandung;
  7. RSUP Fatmawati;
  8. RS Pondok Indah Puri Indah;
  9. JEC Kedoya;
  10. Eka Hospital Pekanbaru;
  11. Santosa Hospital Bandung;
  12. Siloam Lippo Village;
  13. Eka Hospital Pekanbaru; dan
  14. RSPAD Gatot Soebroto.

Dalam kesempatan yang sama, RS juga melantik Badan Pengawas RS yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal yang bersifat non-teknis di bidang perumahsakitan. Menkes pun mengimbau kepada gubernur di Provinsi untuk membentuk BPRS provinsi.

“BPRS provinsi penting agar hak dan kewajiban pasien dan RS bisa dijaga. Begitupun etia RS dan etika profesi benar-benar diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Nafsiah.

Kelima anggota BPRS yakni Dr dr H Slamet Riyadi Yuwono dari Kemenkes, dr Daeng M Faqih SH dari IDI, Tien Gartinah MN dari PPWI, Soemaryono Raharjo dari PERSI, dan perwakilan masyarakat yakni Dr Irwan Julianto.

Semoga bermanfaat.

Sumber: Detik

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: